“TEKNOLOGI INFORMASI PELAYANAN PUBLIK DALAM ADMINISTRASI NEGARA
MAKALAH HUKUM DAN KOMPUTER
“TEKNOLOGI INFORMASI PELAYANAN PUBLIK DALAM ADMINISTRASI NEGARA”
DOSEN PEMBIMBING : ISKANDAR ZULKARNAIN, SH., MH.
NAMA : M ALVI RIZKI ILAHI
NIM :
B10016081
KELAS :
A
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JAMBI
2017
KATA
PENGANTAR
Dengan mengucapkan puji dan syukur
kehadirat Allah SWT. serta sholawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita
Nabi Muhammad SAW. sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas Sistem Informasi
Manajemen dengan judul “Peranan Teknologi Informasi Dalam Pelayanan Publik”.
Adapun penulisan makalah ini dapat terselesaikan tepat waktu sesuai yang
diharapkan berberkat bantuan dari Rekan-Rekan terutama Dosen Pengajar.
Penulis menyadari bahwa makalah ini
masih banyak kesalahan dan kekurangan, maka dari itu penulis mengharapkan
sumbangan pikiran, pendapat serta saran – saran yang berguna demi penyempurnaan
makalah ini. Semoga makalah ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca. Atas
perhatiannya penulis mengucapkan terima kasih.
Jambi, April
2017
Penulis
.
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang………………………………………………………………........................1
B. Rumusan
Masalah…………………………………………………………………………….2
C. Manfaat dan
Tujuan…………………………………………………………...........................2
BAB II
PEMBAHASAN
A. Peranan
teknologi informasi pelayanan public dalam Administrasi Negara……………………….3
B. Sejarah
dan perkembangan teknologi informasi dalam pelayanan public Administrasi Negara….4
C. Dampak
positif penggunaan teknologi informasi pada pelayan public…………………………………5
D. Tujuan
aplikasi Tekhnologi dalam administrasi Negara ………………………………………….6
E.
Revitalisasi Manajemen Pemerintahan………………………………………………………...7
F.
Kritikal Sukses Faktor Dalam Penerapan
e-Gov………………………………………………8
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan………………………………………………………………………………..10
B.
Saran………………………………………………………………………........................10
DAFTAR PUSTAKA
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Teknologi informasi semakin
memainkan peran yang signifikan dalam pelayanan publik saat ini. Hal ini
ditandai dengan semakin mudahnya birokrasi tata persuratan, semakin mudahnya
akses informasi dari satu titik ke titik lainnya. Tentu saja, teknologi
informasi tidak akan sedemikian besar kontribusinya bagi perkembangan pelayanan
publik yang dilakukan oleh pemerintah jika peran sumber daya manusia tidak
dioptimalkan.
Penggunaan teknologi informasi tidak
terlepas dari peran perangkat komputer dan teknologi komunikasi. Kedua
perangkat ini dapat dikatakan sebagai jantung teknologi informasi. Sejak 1990an
perangkat komputer telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan.
Tekhnologi adalah suatu alat yagng
digunakan untuk menerima, menyimpan dan mengirimkan informasi melalui media
teknologi informasi dan komuniksasi.
·
Administrasi adalah seluruh kegiatan yang dilakukan melalui kerjasama dalam
suatu organisasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan untuk mencapai
tujuan.
·
Negara adalah suatu wilayah dipermukaan bumi yang kekuasaannya baik politik,
militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada
di wilayah tersebut.
· Jadi
Teknologi Administrasi Negara adalah suatu alat yang digunakan dalam seluruh
proses kegiatan suatu negara untuk menerima, menyimpan dan mengirimkan informasi
melalui media tekhnologi informasi dan komunikasi dalam mencapai tujuan yang
telah ditetapkan.
Pelayanan publik pada dasarnya
menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, maka
pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan
oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pun
pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam
bidang pendidikan, kesehatan, utlilitas, dan lainnya. Berbagai gerakan reformasi
publik (public reform) yang dialami negara-negara maju pada awal tahun 1990-an
banyak diilhami oleh tekanan masyarakat akan perlunya peningkatan kualitas
pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah.
Di Indonesia, upaya memperbaiki
pelayanan sebenarnya juga telah sejak lama dilaksanakan oleh pemerintah, antara
lain melalui Inpres No. 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan
Pengendalian Perijinan di Bidang Usaha. Upaya ini dilanjutkan dengan Surat
Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 81/1993 tentang
Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum. Untuk lebih mendorong komitmen aparatur
pemerintah terhadap peningkatan mutu pelayanan, maka telah diterbitkan pula
Inpres No. 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur
Pemerintah Kepada Masyarakat. Pada perkembangan terakhir telah diterbitkan pula
Keputusan Menpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum
Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
1
B. RUMUSAN MASALAH
- Apa saja yang menjadi peranan teknologi informasi pelayanan public dalam administrasi negara
- Bagaimana sejarah perkembangan teknologi administrasi Negara ?
- Dampak apa yang terjadi pada teknologi informasi pada pelayanan publik?
- Apa Tujuan aplikasi Tekhnologi dalam administrasi Negara
- Bagaimana Revitalisasi Manajemen Pemerintahan
- Bagaimana Kritikal Sukses Faktor Dalam Penerapan e-Gov
C. MANFAAT DAN TUJUAN
Adapun manfaat dan tujuan dari peranan teknologi informasi terhadap pelayanan publik yaitu:
Adapun manfaat dan tujuan dari peranan teknologi informasi terhadap pelayanan publik yaitu:
- Dapat membantu jalannya sistem pemerintahan dengan penggunaan teknologi secara menyeluruh
- Menyelesaiakan permasalahan yang terjadi dilingkungan masyarakat
- Menjadi sumber kemajuan bangsa yang sangat menentukan daya saing bangsa, dengan demikian, sektor pelayanan harus terus-menerus ditingkatkan mutunya.
- Membangun karakter yang jujur, bertanggung jawab, transfaran dan akuntabel dan mampu meningkatkan information literacy yang baik dengan didukung oleh data dan fakta yang dibutuhkan untuk menghantarkan suatu bangsa pada keutuhan kehidupan berbangsa dan bertanah air satu.
- Dapat mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dalam arti pelayanan yang cepat, tepat, adil dan akuntabel, merupakan harapan bagi setiap institusi/lembaga/organisasi pelayanan publik.
2
BAB
II
PEMBAHASAN
A. Peranan
teknologi informasi pelayanan public dalam Administrasi Negara
Tuntutan masyarakat pada era
desentralisasi terhadap pelayanan publik yang berkualitas akan semakin menguat.
Oleh karena itu, kredibilitas pemerintah sangat ditentukan oleh kemampuannya
mengatasi berbagai permasalahan di atas sehingga mampu menyediakan pelayanan
publik yang memuaskan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.
Dari sisi mikro, hal-hal yang dapat
diajukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut antara lain adalah sebagai
berikut:
1. Penetapan Standar Pelayanan
Standar pelayanan memiliki arti yang
sangat penting dalam pelayanan publik. Standar pelayanan merupakan suatu
komitmen penyelenggara pelayanan untuk menyediakan pelayanan dengan suatu
kualitas tertentu yang ditentukan atas dasar perpaduan harapan-harapan
masyarakat dan kemampuan penyelenggara pelayanan. Penetapan standar pelayanan
yang dilakukan melalui proses identifikasi jenis pelayanan, identifikasi
pelanggan, identifikasi harapan pelanggan, perumusan visi dan misi pelayanan,
analisis proses dan prosedur, sarana dan prasarana, waktu dan biaya pelayanan.
Proses ini tidak hanya akan memberikan informasi mengenai standar pelayanan
yang harus ditetapkan, tetapi juga informasi mengenai kelembagaan yang mampu
mendukung terselenggaranya proses manajemen yang menghasilkan pelayanan sesuai
dengan standar yang telah ditetapkan. Informasi lain yang juga dihasilkan
adalah informasi mengenai kuantitas dan kompetensi-kompetensi sumber daya manusia
yang dibutuhkan serta distribusinya beban tugas pelayanan yang akan
ditanganinya.
2. Pengembangan Standard Operating
Procedures (SOP)
Untuk memastikan bahwa proses
pelayanan dapat berjalan secara konsisten diperlukan adanya Standard Operating
Procedures. Dengan adanya SOP, maka proses pengolahan yang dilakukan secara
internal dalam unit pelayanan dapat berjalan sesuai dengan acuan yang jelas,
sehingga dapat berjalan secara konsisten. Disamping itu SOP juga bermanfaat
dalam hal:
- Untuk memastikan bahwa proses dapat berjalan uninterupted. Jika terjadi hal-hal tertentu, misalkan petugas yang diberi tugas menangani satu proses tertentu berhalangan hadir, maka petugas lain dapat menggantikannya.Oleh karena itu proses pelayanan dapat berjalan terus;
- Untuk memastikan bahwa pelayanan perijinan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Memberikan informasi yang akurat ketika dilakukan penelusuran terhadap kesalahan prosedur jika terjadi penyimpangan dalam pelayanan;
- Memberikan informasi yang akurat ketika akan dilakukan perubahan-perubahan tertentu dalam prosedur pelayanan;
- Memberikan informasi yang akurat dalam rangka pengendalian pelayanan; 3
- Memberikan informasi yang jelas mengenai tugas dan kewenangan yang akan diserahkan kepada petugas tertentu yang akan menangani satu proses pelayanan tertentu. Atau dengan kata lain, bahwa semua petugas yang terlibat dalam proses pelayanan memiliki uraian tugas dan tangungjawab yang jelas;
3. Pengembangan Survey Kepuasan
Pelanggan
Untuk menjaga kepuasan masyarakat,
maka perlu dikembangkan suatu mekanisme penilaian kepuasan masyarakat atas
pelayanan yang telah diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam
konsep manajemen pelayanan, kepuasan pelanggan dapat dicapai apabila produk
pelayanan yang diberikan oleh penyedia pelayanan memenuhi kualitas yang
diharapkan masyarakat. Oleh karena itu, survey kepuasan pelanggan memiliki arti
penting dalam upaya peningkatan pelayanan publik;
4. Pengembangan Sistem
Pengelolaan Pengaduan
Pengaduan masyarakat merupakan satu
sumber informasi bagi upaya-upaya pihak penyelenggara pelayanan untuk secara
konsisten menjaga pelayanan yang dihasilkannya sesuai dengan standar yang telah
ditetapkan. Oleh karena itu perlu didisain suatu sistem pengelolaan pengaduan
yang secara dapat efektif dan efisien mengolah berbagai pengaduan masyarakat
menjadi bahan masukan bagi perbaikan kualitas pelayanan;
Sedangkan dari sisi makro,
peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dilakukan melalui pengembangan
model-model pelayanan publik. Dalam hal-hal tertentu, memang terdapat pelayanan
publik yang pengelolaannya dapat dilakukan secara private untuk menghasilkan
kualitas yang baik. Beberapa model yang sudah banyak diperkenalkan antara lain:
contracting out, dalam hal ini pelayanan publik dilaksanakan oleh swasta
melalui suatu proses lelang, pemerintah memegang peran sebagai pengatur;
franchising, dalam hal ini pemerintah menunjuk pihak swasta untuk dapat
menyediakan pelayanan publik tertentu yang diikuti dengan price regularity
untuk mengatur harga maksimum. Dalam banyak hal pemerintah juga dapat melakukan
privatisasi.
Disamping itu, peningkatan kualitas
pelayanan publik juga perlu didukung adanya restrukturisasi birokrasi, yang
akan memangkas berbagai kompleksitas pelayanan publik menjadi lebih sederhana.
Birokrasi yang kompleks menjadi ladang bagi tumbuhnya KKN dalam penyelenggaraan
pelayanan.
B. Sejarah
dan perkembangan teknologi informasi dalam pelayanan public Administrasi Negara
Di
penghujung abad ke-20 berkembang satu fenomena yang tidak pernah terbayang
sebelumnya, yakni perkembangan kemampuan dan aplikasi teknologi komunikasi dan
informasi. Teknologi ini telah merevolusi kehidupan umat manusia dari waktu ke
waktu sejak ditemukannya micro chip. Perusahaan-perusahaan komersial telah secara
optimal mendayagunakan teknologi ini sebagai dukungan utama operasinya.
Peningkatan dramatis tingkatan pelayanan dan kenyamanan customer telah menjadi
suatu keharusan bagi keberadaan dan kemajuan sebuah industri guna mencapai
benefit yang maksimal. 4
Perkembangan
teknologi tersebut telah memungkinkan banyak layanan dapat dilakukan dalam 24
jam tanpa terpengaruh oleh ruang dan waktu, dalam arti kapan dan dimana saja.
Misalnya Electronic Government (e-Gov) adalah istilah yang diberikan kepada
suatu pemerintahan yang mengadopsi teknologi yang berbasis internet yang dapat
melengkapi dan meningkatkan program dan pelayanannya. Di beberapa negara maju,
aplikasi e-Gov telah digunakan sebagai sarana untuk memperbaiki manajemen
internal dan meningkatkan pelayanan publik. Secara internal digunakan sebagai
sistem pendukung dalam pembuatan keputusan dalam bentuk decision supporting
system. Sedangkan dalam peningkatan pelayanan diwujudkan dalam bentuk
otomatisasi pelayanan yang secara integral dihubungkan melalui media internet
ataupun teknologi digital lainnya.
Di
Indonesia, saat ini sudah mulai banyak lembaga-lembaga pemerintahan yang mulai
memanfaatkan kemajuan teknologi informasi ini guna diaplikasikan sebagai media
dalam memberikan kemudahan penyampaian informasi publik dan kemudahan pelayanan
publik. Hal ini tentunya bukan saja penerapan e-gov bukan semata-mata karena
perkembangan itu dari perspektif lingkungan strategik, tetapi lebih penting
lagi adalah dirasakan adanya kebutuhan akan penerapan teknologi informasi dan
teknologi komunikasi tersebut guna mencapai kualitas pelayanan prima kepada
masyarakat, dismaping juga adalah guna tercapainya transparansi, akuntabilitas,
partisipasi, efisiensi, koherensi dan daya guna lainnya yang dimungkinkannya.
C. Dampak
positif penggunaan teknologi informasi pada pelayan public
Dampak Teknologi Informasi pada
pelayanan publik tersebut terbagi atas 2, yaitu dampak positif dan dampak
negatif.
· Dilihat dari segi dampak
positifnya yaitu :
a. Media yang dapat menghemat
biaya.
Pemanfaatan teknologi informasi
dimulai pada saat teknologi informasi dianggap sebagai media yang dapat
menghemat biaya dibandingkan dengan metode konvensional, misalkan saja
pemakaian mesin ketik, kertas, penghapus, tip-ex, proses editing, dsb yang cenderung
tidak efisien. Sekarang dengan bantuan komputer kita bisa melihat hasil ketikan
di layar monitor sebelum dicetak (paperless). Lebih efisien dalam waktu dan
tempat penyimpanan file. Makanya dahulu banyak kursus mengetik, sekarang sudah
jarang kita temui kursus mengetik apalagi di kota-kota besar.
b. Internet sebagai media
komunikasi Merupakan fungsi internet yang paling banyak digunakan dimana setiap
pengguna internet dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya dari seluruh
dunia. Media pertukaran data, dengan menggunakan email, newsgroup, ftp dan www
(world wide web) / jaringan situs-situs web para pengguna internet di seluruh
dunia dapat saling berkomunikasi dan bertukar informasi dengan cepat dan murah.
5
c. Pendidikan
Menjadi media pendidikan, karena
adanya situs-situs yang berhubungan pendidikan. Sehingga mendorong seseorang
untuk kembali belajar, dan menambah wawasan yang ada.
d. Media Untuk Mencari
Informasi Atau Data
Perkembangan internet yang pesat,
menjadikan www sebagai salah satu sumber informasi yang penting dan akurat.
Kemudahan memperoleh informasi melalui internet membuat para pelaku IT tahu apa
saja yang terjadi. Bisa digunakan sebagai lahan informasi untuk bidang
pendidikan, kebudayaan, dan lain-lain.
e. Perdagangan
Kemudahan bertransaksi dan berbisnis
dalam bidang perdagangan sehingga tidak perlu pergi menuju ke tempat
penawaran/penjualan. Seperti, pengiriman barang melalui paket.
f. Agama
Adanya situs-situs rohani,dapat
menambah iman serta pengetahuan manusia tentang agama.
·Dampak Negatif Penggunaan Teknologi
Informasi yaitu :
a. Perjudian
Meluasnya perjudian dengan jaringan
yang tersedia, para penjudi tidak perlu pergi ke tempat khusus untuk memenuhi
keinginannya.
b. Kecanduan
Situs-situs dan Game online tertentu,
dapat membuat seseorang kecanduan, kecanduan itupun dapat mengakibatkan
pengguna menghabiskan uang hanya untuk melayani kecanduan tersebut.
c. Pornografi dan kekerasan
Dengan kemampuan penyampaian
informasi yang dimiliki internet, pornografi pun merajalela.Di internet
terdapat gambar-gambar pornografi dan kekerasan yang bisa mengakibatkan
dorongan kepada seseorang untuk bertindak.
d. Pengambilan Data secara
Paksa
Hal ini banyak dilakukan oleh
orang-orang yang ahli dalam bidang IT,untuk mengambil data dari seseorang
/Instansi yang berisi data penting dari Orang tersebut / Instansi terkait
(Hacker).
D. Tujuan aplikasi
Tekhnologi dalam administrasi Negara adalah :
1.
Meningkatkan efisiensi dan cost-effectiveness dari kepemerintahan
2.
Memberikan berbagai jasa pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik
3.
Memberikan akses informasi kepada publik secara luas
4.
Menjadikan penyelenggaraan pemerintahan lebih bertanggungjawab dan transparan
kepada masyarakat. 6
Aplikasi
teknologi informasi dan komunikasi dalam administrasi pemerintahan tidak lepas
dari tugas pokok dan fungsi pemerintahan itu sendiri sebagai pangkal tolaknya
di satu sisi dan dari perangkat teknologi tersebut sebagai tulang punggung dari
e-gov pada sisi lain. Ada dua tugas pokok pemerintah yang perlu ditunjang yakni
mengelola kebijakan dan mengelola pelayanan. Berbagai bentuk kebijakan,
pengaturan, pembinaan, pengendalian serta pengawasan dan pertanggungjawaban
dalam beragam jenis dan bidang kehidupan berbangsa atau untuk mengatasi
maslah-masalah yang dihadapi bangsa memerlukan data dan informasi yang lengkap,
akurat dan tepat waktu. Kegunaan dan peran teknologi informasi dan komunikasi
adalah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut agar terselenggara
secara efektif, tepat, nyaman, aman dan efisien.
E. Revitalisasi
Manajemen Pemerintahan
1.
Pengelolaan Kebijakan
Dalam
dunia pemerintahan, inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi merupakan
kesempatan untuk mencapai peningkatan kinerja dan pencapaian tujuan dengan
lebih baik. Secara keseluruhan, hal ini memerlukan terobosan konseptual dalam
pemerintahan melalui pengembangan e-gov sebagai model pembaharuan yang berfokus
pada revitalisasi manajemen pemerintahan.
Akurasi,
kecepatan, kemudahan dan lain-lain dapat dilakukan dengan penerapan e-gov,
tergantung pada ketersediaan data dan informasi dan jaringan komunikasi datanya
atau sarana serta kualitas SDMnya.
2.
Pelayanan Publik
Dalam
konsep e-gov, paradigma pelayanan harus dirubah total. Face to face, satu atap,
formular, loket, antrian, bising, tidak nyaman, tanda tangan dan kegiatan
pelayanan sebagaimana biasa kita lihat atau alami harus segera ditinggalkan.
Sebagai gantinya adalah komputer.
7
F. Kritikal Sukses
Faktor Dalam Penerapan e-Gov
1.
Manajemen dan Organisasi
Dalam
merancang e-gov dari aspek manajemen dan organisasi, perlu diperhatikan
beberapa hal yaitu :
Perlu
dibentuk organisasi atau unit kerja yang mempunyai otoritas pelaksanaan dan
operasionalisasi e-gov di instansinya.
Unit
ini memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan seluruh elemen pemerintahan
terkait dalam hal pengelolaan dan pendistribusian data dan informasi yang
menyangkut institusinya.
Harus
ada aturan main yang bisa mengakomodasi seluruh unit dan kekuatan dalam
masyarakat.
Perlu
dibuat suatu rencana cetak biru (blue print) yang menggambarkan tentang peta
pengembangan masa depan e-gov.
Infrastruktur
jaringan, adalah yang mampu diakses oleh seluruh komponen masyarakat dan
seluruh pelosok daerah serta harga layanan informasi yang terjangkau.
Perbaikan
dan perluasan infrastruktur telekomunikasi.
Peningkatan
pemahaman terhadap komputer.
Meningkatnya
penyebaran warnet.
Analitical
Skill
MIS
Communication
Technical
IT
Management
Display,
yaitu pemberian informasi statis melalui web atau portal atau sekedar database
sederhana dikantor sehingga tamu dapat melihat apa yang dipajang
Interaktif,
yaitu layanan informasi dimana user dapat berinteraksi dengan informasi yang
dipajang.
Transaksi,
melibatkan pihak ketiga misalnya bank dalam hal user harus membayar.
Mengundang
para kalangan pakar dan akademisi dalam rangka mendapat dukungan akademi
Mendorong
perguruan tinggi setempat untuk mengintegrasikan back-end system mereka dengan
internet dalam rangka menciptakan suatu remote education 8
Memberikan
insentif kepada masyarakat setempat yang bertransaksi untuk kepentingan bisnis,
pembayaran dan pengurusan dokumen di instansi pemerintah setempat
Mensosialisasikan
aplikasi e-gov dalam pelayanan pemerintahan melalui berbagai media
Memberikan
insentif untuk setiap pelaku bisnis lokal yang mengintegrasikan usahanya
melalui internet
Menggalakkan
inisiatif masyarakat untuk membangun akses telekomunikasi melalui pemberian
kemudahan usaha dan penurunan pajak usaha akses informasi.
Perlu
dibuat aturan hukum yang menjamin adanya keamanan dan privasi dari pengguna
informasi. Selain itu juga perlu dibuat aturan yang menjamin adanya hak
masyarakat untuk mendapatkan informasi dari pemerintah.
Menetapkan
biaya dari setiap transaksi berdasarkan analisis kekuatan masyarakat.
2.
Penggunaan Teknologi
Hal-hal
yang harus diperhatikan adalah :
3.
Operasi Internal
Ada
5 skill yang harus disiapkan untuk suksesnya operasi internal ini yaitu :
4.
Pelayanan dan Transaksi
Transaksi
dalam pengertian ini adalah pemberian layanan dan penerimaan hak atas layanan
yang dilakukan secara elektronik. Dalam perspektif e-gov, layanan dikategorikan
menjadi 3 tingkatan :
5.
Partisipasi dan Komunikasi Masyarakat
Untuk
membentuk adanya dukungan masyarakat maka berikut ini beberapa hal yang bisa
dilakukan :
6.
Komunikasi Pemerintah dengan Pemerintah
Hubungan
antar unit pemerintah dalam pembuatan laporan rutin dan pertukaran informasi
perlu diperhatikan.
7.
Isu Kebijakan
Isu-isu
kritis dalam rangka keberhasilan e-gov seperti penempatan privasi masyarakat,
menjamin keamanan dari pengguna informasi dan penentuan besar biaya dari setiap
transaksi adalah amat penting.
9
BAB II
PENUTUP
A. KESIMPULAN.
Penggunaan Teknologi Informasi dalam
pelayanan publik dapat meningkatkan produktivitas kerja pegawai dalam member
pelayanan kepada masyarakat. Peran teknologi informasi dalam pelayanan publik
diyakini mampu meningkatkan produktivitas kerja dengan tingkat akurasi,
kecepatan dan kemudahan yang tinggi. Teknologi informasi sangat dibutuhkan
untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat.
B. SARAN.
Dari pembahasan diatas tentang
peranan teknologi informasi dalam pelayanan publik sarannya adalah agar penggunaan
teknologi informasi dapat digunakan dan dimanfaatkan sebaik mungkin oleh
pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat.
DAFTAR
PUSTAKA.
Mcleod,
Raymond. Management Information System, SeventhEdition, 1998.
Shore,
Barry. Instruction to Computere Information Systems, 1995.
Jogiyanto
HM, Pengenalan Komputer, 1992
Laudon,
Kenneth C, and Laudon Jane Price (1998), Information System and the Internet, A
Problem Solving Approach, 4th Eds, Sydney, Dreyden Press
Comments
Post a Comment